LUBUK LINGGAU – DPRD Kota Lubuk Linggau mulai memanaskan mesin legislasi daerah melalui rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Agenda utama rapat adalah membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD, Hambali Lukman, dengan dihadiri anggota dewan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utama adalah memastikan setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan tepat sasaran dan mendukung kepentingan masyarakat.
Hambali Lukman menjelaskan, pemerintah kota telah mengajukan enam Raperda untuk dibahas tahun 2026. Lima di antaranya menjadi prioritas: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi Publik, Pencegahan dan Penanganan Stunting, serta Ketahanan Pangan.
DPRD menegaskan, setiap Raperda akan dikaji secara serius agar regulasi yang lahir bermanfaat nyata bagi warga, tidak membebani masyarakat, dan tetap mendukung pembangunan daerah.
Ketua Bapemperda juga menyinggung kendala tahun 2025, di mana pembahasan Perda masih terbatas karena kebijakan efisiensi anggaran, sehingga beberapa isu strategis belum sempat tersentuh regulasi.
Untuk 2026, DPRD menargetkan sekitar 70 persen Raperda yang masuk Propemperda dapat dibahas dan diselesaikan, menunjukkan komitmen dewan untuk regulasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Sinergi DPRD dengan Pemkot menjadi kunci agar setiap regulasi tidak hanya legal formal, tetapi juga mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga hak masyarakat tetap terlindungi.
Rapat ini sekaligus menegaskan peran DPRD Kota Lubuk Linggau sebagai pengawal pembangunan, pengawas regulasi, dan penyambung aspirasi masyarakat ke arah kebijakan daerah yang lebih baik.
Dengan Propemperda 2026, DPRD berharap regulasi yang dihasilkan memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan manfaat langsung bagi warga Kota Lubuk Linggau.
Red
Posting Komentar