MUSI RAWAS, LAJUGALO.COM — DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Rabu (2/9/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus, S.E., M.Ikom, dengan agenda yang menjadi bagian penting dalam proses penentuan arah kebijakan keuangan daerah.
Rapat paripurna tersebut merupakan tahapan koordinasi antara legislatif dan eksekutif untuk menyepakati kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi tahapan penganggaran berikutnya, sehingga rencana program pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud, Wakil Bupati H. Suprayitno, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat. Kehadiran unsur pemerintahan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan program pembangunan Kabupaten Musi Rawas.
Ketua DPRD Firdaus memimpin jalannya rapat sesuai agenda yang telah ditetapkan. Dalam proses penganggaran, DPRD menjalankan fungsi pembahasan dan persetujuan anggaran bersama pemerintah daerah, sekaligus memastikan prioritas belanja memperoleh perhatian sesuai kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan yang telah direncanakan.
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Perubahan 2026 menjadi agenda utama rapat paripurna. Melalui kesepakatan tersebut, pihak legislatif dan eksekutif menyelaraskan kebijakan umum anggaran serta prioritas belanja sementara sebelum memasuki tahapan pembahasan APBD Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan anggaran perubahan memiliki arti penting karena berkaitan dengan penyesuaian program dan kebutuhan pemerintah daerah pada tahun berjalan. Perencanaan yang matang diperlukan agar setiap program memiliki sasaran yang jelas, memperhatikan urgensi kebutuhan publik, serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah proses tersebut, masyarakat berharap kesepakatan yang dicapai tidak hanya menjadi dokumen formal pemerintahan, tetapi juga berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dirasakan langsung. Program infrastruktur, pelayanan dasar, serta kegiatan prioritas lainnya membutuhkan pelaksanaan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai perencanaan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran juga menjadi bagian penting setelah proses kesepakatan selesai. DPRD dan pemerintah daerah diharapkan menjaga koordinasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan, sementara masyarakat dapat turut berpartisipasi melalui pengawasan publik dan pemanfaatan akses informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, diharapkan proses penganggaran Kabupaten Musi Rawas dapat berlanjut secara terarah. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memperkuat pelayanan pemerintahan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Posting Komentar