PALEMBANG – DPRD Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menyampaikan bahwa raihan tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan hasil dari komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD menilai konsistensi mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan pencapaian yang patut diapresiasi.
Meski demikian, DPRD Sumsel mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas penggunaan anggaran, serta akuntabilitas dalam setiap program pembangunan yang dibiayai APBD.
Dalam rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025, DPRD Sumsel menegaskan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap catatan dan temuan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Sumsel memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah. Pengawasan yang konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade juga menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta lembaga pengawas eksternal. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Namun demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa keberhasilan administrasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Sumsel diharapkan terus mengawal agar setiap program pembangunan yang didanai APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
DPRD Sumsel juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dengan capaian WTP ke-12 berturut-turut ini, DPRD Sumsel berharap budaya akuntabilitas dan transparansi dapat terus diperkuat. Publik pun menaruh harapan agar prestasi tersebut tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan, tetapi juga terlihat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
Posting Komentar